Home > Berita > WALI KOTA JAYAPURA AJUKAN 6 RAPERDA UNTUK DIPERDAKAN

WALI KOTA JAYAPURA AJUKAN 6 RAPERDA UNTUK DIPERDAKAN

JAYAPURAKOTA – Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM, menyerahkan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk di bahas menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penyerahan Raperda diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar SH, disaksikan oleh Wakil Wali Kota, Forkopimda, pimpinan OPD, kepala Distrik dan Kelurahan, termasuk ketua Tim Penggerak PKK, GOW dan DWP kota Jayapura.

Komitmen pemerintah kota Jayapura dalam mengajukan 6 raperda bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah kota Jayapura mempunyai komitmen untuk meningkatkan penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas wali kota dalam sambutannya dihadapan peserta sidang DPRD kota Jayapura, kamis 2 november 2017.

Wali Kota mengharapkan setelah Raperda di bahas dalam rapat legilatif, dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah dan dilanjutkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar perda-perda yang menjadi produk bersama antara eksekutif dan legislatif dapat dilaksanakan seluruh masyarakat kota Jayapura.

“Diharapkan DPRD kota Jayapura membahas dan mendapat persetujuan dari dewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kota Jayapura,  dan menengaskan adanya sosialisasi kepada maasyarakat tentang perda ini, harapannya dengan adannya perda ini, masyarakat harus tahu tentang perda yang berklaku di kota Jayapura,” tambah Wali Kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar, SH mengatakan sesuai fungsi dan tugas DPRD, sehingga dengan amanat itu tugas legislatif untuk membentuk peraturan daerah bersama pemerintah.

Ia juga menegaskan tujuan dan maksud pembentukan perda sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pihak terkait dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

“Mengingat tugas dan fungsi anggota dewan legislatif,  dari amanat tersebut, tugas legislasi atau pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah, tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah, sebagai dasar hukum dan pedoman bagin pemerintah daehar dan para pihak terkait dalam penyelenggaraan pembanguanan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” jelas ketua DPRD kota Jayapura.

Enam Rancangan Peraturan Daerah non APBD tahun anggaran 2017, rancangan peraturan daerah pihak eksekutif,  dua (2) Raperda perubahan dan empat (4) raperda baru. Yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi jasa umum, perubahan atas  peraturan daerah kota Jayapura nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Rancangangan Peraturan Daerah tentang penanganan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukinan kumuh, rancangan peraturan daerah tentang pelestarian pengelolaan dan pengembangan pangan lokal Port Numbay, rancangan peraturan daerah tentang kawasan bebas ludah pinang, rancangan peraturtan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2022. (Humas)

 

– Humas Setda Kota Jayapura –

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*