Home > Tak Berkategori > TAK INGIN OPD TERLIBAT MASALAH PBJ, WALI KOTA TEGASKAN PERTAHANKAN WTP

TAK INGIN OPD TERLIBAT MASALAH PBJ, WALI KOTA TEGASKAN PERTAHANKAN WTP

WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM MEMBERI SAMBUTAN PADA PEMBEKALAN PBJ BAGI PIMPINAN OPD DI HOTEL SAHID JAYAPURA SELATAN

JAYAPURAKOTA – Pembekalan Pengadaan Barang / Jasa (PBJ) bagi pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM tegaskan pertahankan opini WTP BPK. “BPK saat ini sedang dalam masa pemeriksaan, saya minta OPD berikan klarifikasi jika dipanggil, saya tidak ingin ada OPD bermasalah dalam PBJ. Pemeriksaan itu akan menentukan apakah Kota Jayapura tetap mendapat predikat Unqualified Opinion / Wajar Tanpa (WTP), Disclaimer of Opinion / Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), atau bahkan Qualified Opinion / Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” katanya membuka pembekalan PBJ oleh Bagian Pengadaan Barang / Jasa (BPBJ) Kota Jayapura, di Hotel Sahid Jayapura Selatan, Kamis 22 Maret 2018.

Pada kesempatan itu, Wali Kota menegaskan kembali Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah ditekankan pada workshop PBJ bagi penyedia / vendor di hari sebelumnya. Perubahan regulasi dan aturan terus terjadi di pemerintah pusat yang berdampak juga di daerah, maka penting pembekalan oleh narasumber LKPP RI / MCAI Muhammad Nur Yahya, SE, MM, MSi, dalam memberikan update terbaru PBJ. Mengingat BPBJ Kota Jayapura telah menjadi rujukan nasional dalam hal pengadaan.

WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM

“Harapan pembekalan tersebut agar dalam PBJ bisa tepat waktu, tepat biaya, tepat sasaran, kualitas barang / jasa juga harus pasti, dan transparan, serta implementasi DPA tidak keluar jalur, ikuti arahan pimpinan LKPP RI untuk menggunakan katalog,” katanya.

Ia juga menegaskan untuk menerima hasil BPK dalam mengawasi pemerintah Kota Jayapura tahun ini. Dengan harapan tidak menurunkan opini BPK, mengingat SDM pemerintah kota yang sebagian merupakan kalangan akademis atau expert. Kemudian dalam pesannya, narasumber LKPP RI mengatakan bahwa kegiatan dan program dalam PBJ harus diwaspadai agar tidak dijadikan sebagai bentuk memperkaya diri. (HUMAS)

PIMPINAN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA MENGIKUTI PEMBEKALAN PBJ

 

Humas Setda Kota Jayapura

  • 12
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*