Home > Berita > Pastikan Miliki KTP-el Warga Indekost, Pemkot Gelar Operasi Non Yustisi

Pastikan Miliki KTP-el Warga Indekost, Pemkot Gelar Operasi Non Yustisi

JAYAPURAKOTA-Memastikan seluruh warga Jayapura miliki KTP-el, pemerintah Kota Jayapura melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil gelar Operasi Non Yustisi KTP-el di kelurahan Bhayankara, Distrik Jayapura Utara, Sabtu, 14 September 2019.

Target Operasi dilakukan untuk mendata penduduk, yang ditujukan kepada warga Indekost dan pemukiman penduduk non permanen dan warga yang belum pernah melakukan perekaman KTP-el.

“Ini merupakan tugas kita agar warga yang ada di sini, semuanya harus mempunyai data kependudukan, baik yang permanen maupun non permanen, agar setiap warga kota tertip atministrasi, sehingga semua dapat tercatat dan tertata data kependudukan kita,”jelas Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru MM, saat berikan arahan kepada petugas Non Yustisi

Wakil Wali Kota yang akrab di sapa Harus, menegaskan Operasi yang digelar merupakan wujud negera untuk memberikan pelayanan data kependudukan serta menertibkan kepemilikan KTP-el bagi setiap Warga Negara Indonesia.

“Kita hadir di sini, ini merupakan tugas negara, yang harus di jalankan, kita bersama sama menertibkan dan memastikan bahwa semua warga negara wajib mempunya E KTP, dan data kependudukan lainya di kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara,”ungkap Harus.

Orang Nomor dua Kota Jayapura ini, meminta kepada seluruh kelurahan agar dapat memanfatkan  petugas RT dan RW, agar dapat membantu dalam pendataan masyarakat, karna yang dapat mengetahui setiap warga masing-masing sehingga setiap kelurahan dapat mempunyai data base Kelurahan.

“RT dan RW juga harus mengawasi warganya, agar setiap orang yang datang ke kota ini harus mempunyai surat keterangan pindah dan surat keterangan  tinggal sementara,”tegas Wakil Wali Kota.

Kepada dinas terkait, dirinya meminta agar kedepan jika dilakukan operasi yustisi dapat dilakukan penindakan sanksi hukum kepada warga yang tidak memiliki KTP-el.

“Saat yustisi kalau yang  tidak mempunyai KTP didenda, agar ada sanksi atministrasi dan sangsi hukum yang berlaku, ini merupakan pelajaran bagi kita semua yang tidak mau tertib data kependudukan,”cetus Harus.**(Humas)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*